PEMERINTAH DESA OGOTION DAN BPD TETAPKAN PERATURAN DESA LAYAK ANAK

Ogotion Com Pemerintah Desa Ogotion dan Badan Permusywaratan Desa (BPD ) Menetapakan Peraturan Desa Tentang Desa Layak Anak Dalam upaya komitmen pemerintah Desa Ogotion dalam mendukung Kabupaten Layak Anak, hari ini tanggal 01 april 2022 telah menetapkan rancangan Peraturan Desa tetang Desa Layak anak yang di hadiri oleh Camat Mepanga yang di Wakili oleh Kasi Kesra Ibu Astutik SPd , BPD, Pemerintah Desa, Ketua PKK, Bidan desa, tokoh agama, masyarakat, Kader posyandu balita dan kader posyandu remaja, Wahana Visi Indonesia area program Parigi Moutong, dan telah di sepakati oleh semua lintas sector yang ada di desa, termasuk perwakilan dari kelompok belajar anak (KBA). Ada 3 poin penting isu perlindungan anak yang tertuang di dalam Peraturan Desa terkait desa layak anak, yaitu pernikahan usia anak, kekerasan seksual, dan hak anak atas pendidikan.
“Saya sangat berterima kasih dan bangga kepada Pemerintah Desa dan BPD yang telah membuat PERDES Desa Layak Anak. Semoga dengan adanya PERDES ini, kasus-kasus kekerasan anak dan kenakalan remaja yang terjadi di desa kita ini dapat berkurang bahkan tidak ada lagi. Juga tidak ada lagi pernikahan usia anak yang banyak sekali mengakibatkan dampak negative seperti kekerasan dalam rumah tangga, bertambahnya angka kemiskinan karena tidak memiliki keterampilan/keahlian, susahnya mendapatkan dokumen kependudukan karena menikah yang tidak tercatat secara Negara, dan yang paling menakutkan adalah kematian ibu dan anak karena system reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan.” ucap Ridya Zunaifa salsabilah wuisan, 15 tahun, perwakilan kader posyandu remaja.
Semoga semua peserta undangan yang hadir dalam penetapan perdes desa layak anak ini dapat menginformasikan kembali kepada masyarakat lain yang belum sempat datang agar bisa diketahui bersama dan menjadi perhatian agar desa layak anak bisa benar-benar terwujud dan semua anak dapat terpenuhi hak-haknya.
Desa Layak Anak adalah amanat Peraruran Derah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebupaten Layak Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan KLA sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya melalui keterlibatan seluruh sektor pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Desa Ogotion Budi . berharap seluruh Masyrakat desa Ogotion untuk ikut serta mensukseskan Desa Ogotion sebagai Desa Layak Anak. Karena menurutnya, anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup bagi sebuah bangsa dan negara, maka dari itu anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosialnya.
“Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlu diskriminasi,” kata Budi
upaya tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dari seluruh masyarakat , Lembaga Desa Tokoh Agama ,Tokoh Masyrakat ,Tokoh Pemuda dan pemerintah karena anak adalah aset dan juga modal sumber daya sebuah bangsa dan negara dan akan menjadi sumber daya yang berkualitas apabila semua kebutuhan dan hak-haknya dapat terpenuhi.
“Mari kita jaga anak-anak kita, dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan anak serta memberikan kasih sayang sesuai kebutuhannya, dan jangan menjadikan anak-anak ketika ada permasalahan yang terjadi baik dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya” kata Budi .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here